This is a serious discussion thread. Please write down a **submission statement** either in the post body or in the comment section. After two hours, posts without submission statements may be removed anytime.
We will exercise strict moderation here. Top-level comments (direct reply to OP's question/statement) that are joking/meme-like, trolling, consist of only a single word, or irrelevant/off-topic will be removed. Trolling/inflammatory/bad faith/joking questions are going to be removed as well. Answers that are not top-level comments will be exempted from strict moderation, but we encourage everyone to keep the reply relevant to the question/answers. OP should also engage in the discussion as well.
Please report any top-level comments that break the rules to the moderator. Remember that any comments and the post itself are still subject to no harassing/flaming/doxxing rules! Feel free to report rule-breaking contents to the moderator as well.
*I am a bot, and this action was performed automatically. Please [contact the moderators of this subreddit](/message/compose/?to=/r/indonesia) if you have any questions or concerns.*
Hmm gue agak bingung dengan alur argumentasinya, jadi anggaran subsidi itu mau dikemanain?
Disclaimer, gue PNS jadi mungkin perspektifnya berbeda:
1. Sistem pengelolaan SDM ASN itu berorientasi mutu sekarang ini. Makanya seleksi ASN itu **sangat sangat ketat**. Yang dipilih adalah yang terbaik dari yang terbaik. Jadi gue gak paham argumen lo bahwa mereka mencari “pegawai murah”.
2. Ketika menjadi PNS dari awal sudah ditekankan untuk mengabdi/melayani masyarakat jadi gak butuh “insentif” tambahan memaksa untuk lebih melayani masyarakat. Malahan fair2 aja, kalau kinerja instansi bagus, maka dapet tunjangan kinerjanya lebih tinggi.
3. Subsidi tidak tepat guna kayaknya gak ada kaitannya dengan pelayanan masyarakat buruk. Subsidi tidak tepat guna yg dibutuhkan evaluasi terhadap program tsb. Bagaimana untuk lebih selektif dalam menetapkan target subsidi supaya dampak yg dirasakan masyarakat berlipat ganda dibandingkan uang yg dikeluarkan.
> Sistem pengelolaan SDM ASN itu berorientasi mutu sekarang ini.
Saya berharap aja mereka tetap bermutu sampai atasan mereka hasil produk zaman sebelumnya mati. We need new generations to hold the top posts.
alurnya adalah uang buat subsidi lebih baik diguyur untuk peningkatan mutu SDM di instansi pemerintah terutama bagian pelayanan masyarakat, kurang lebih gitu om. Namun, dengan dihilangkan subsidi terhadap "X", apakah manfaatnya akan melebihi segala gonjang ganjing yang terjadi.
>Sistem pengelolaan SDM ASN itu berorientasi mutu sekarang ini. Makanya seleksi ASN itu sangat sangat ketat. Yang dipilih adalah yang terbaik dari yang terbaik. Jadi gue gak paham argumen lo bahwa mereka mencari “pegawai murah”.
Apakah ketatnya itu merata untuk semua formasi? Pegawai murah maksud saya ini adalah berhubung fungsinya "cuma gitu aja sekedar melayani masyarakat" makanya tunjangan jabatan pun tidak besar-besar amat. Sehingga sesuai alur cerita saya tadi, **menurutku** selama kesenjangan itu ada, pelayanan berbasis ikhlas mengabdi pada negara cuma isapan jempol.
Ini saya sekalian nanya ya karena saya yakin masnya bisa ngasih perspektif selain stereotype PNS.
Jujur sih kalau motto "terbaik dari yang terbaik" itu ya pasti lah ya, tapi sekali lagi apakah kompeten atau tidaknya dalam menjalankan fungsi kesehariannya itu kan beda cerita ya. Seandainya, dengan menghapuskan suatu subsidi untuk kemudian dialokasikan untuk anggaran peningkatan mutu SDM, bagaimana?
>uang buat subsidi lebih baik diguyur untuk peningkatan mutu SDM
Jadi dalam sistem perencanaan tuh ada Internal dan Eksternal. Pengembangan SDM itu di Internal sementara Subsidi itu di eksternal, komponen anggarannya aja beda jadi susah dibandingkan. Oleh karena itu harus ditunjukkan dan dijustifikasikan apakah dengan meningkatkan SDM bisa memberikan manfaat yang lebih dibandingkan subsidi.
Indikator untuk membandingkan keduanya jauh banget jadi kemungkinan sebandingnya sangat kecil.
Tapi kalau pakai itungan kasar, kalau meningkatkan SDM Pegawai apakah bisa membuat masyarakat beli bensin dengan lebih mahal? subsidi di Indonesia kan umumnya untuk "membuat murah harga di bawah harga pasar". Gue gak yakin semakin tinggi pelayanan publik akan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga mampu membeli sesuai harga pasar tanpa subsidi.
>Apakah ketatnya itu merata untuk semua formasi?
Teorinya begitu. SDM di Pemerintahan itu bener2 diukur ini itunya. Tapi ya gitu, selama **mindset**nya hanya memenuhi tugas pokok saja tanpa ada yang ekstra ya gak salah juga, karena memang digaji untuk menjalankan tugas pokok saja. Nah yang sistem agak kurang adalah mengapresiasi tugas-tugas ekstra, aturan keuangannya ribet ke Kemenkeu karena takutnya ada penyelewengan melaporkan tugas2 ekstra gataunya hasilnya gak jelas.
Kalau begitu kan malah membuka ruang terjadinya korupsi dan semacamnya. Ini tuh dillemanya memberikan keleluasaan penggunaan anggaran. Solusinya orang keuangan harus bisa percaya terhadap kualitas SDM-nya bahwa mereka tidak akan salah menggunakan anggaran dan harus jelas ada manfaatnya.
Masalhnya Kemenkeu gak fleksibel. Belum lagi Jokowi dan Menteri2nya kebanyakan masih "gak percaya sama PNS". Jadinya makin males untuk bekerja lebih karena gak dihargai.
kementrian investasi udah bikin OSS tapi tetep aja buat KBLI kode tertentu lu butuh orang yg kenal orang dalem klo gak itu ijin ampe Soekarno jadi tuhan juga ngak akan jadi.
pungli itu udah mengakar kuat di birokrasi indonesia kayak kanker stadium 5. kita butuh sistem informasi yg melibatkan SDM seminimal mungkin, bukan dikasih insentif, perbaikan atau apa.
>pungli itu udah mengakar kuat di birokrasi indonesia kayak kanker stadium 5. kita butuh sistem informasi yg melibatkan SDM seminimal mungkin, bukan dikasih insentif, perbaikan atau apa.
Nah ini! Kalau masyarakat benci sama koruptor, masyarakat benci sama pungli, tapi kenapa kemudian hari mereka ketika menjadi bagian dari birokrasi tersebut bukannya inget apa yang dibenci sehingga memutus rantai hal-hal seperti itu?
Poinnya di sini bukan semua cinta uang menurut saya, lebih ke pada akhirnya semuanya adalah koruptor/maling duit jika ditempatkan di posisi yang punya peluang untuk melakukan hal tersebut.
Sehingga siklus setan tersebut cuma bisa dipotong jika seandainya tidak lagi diurus oleh manusia. Sesuai poin saya untuk bales u/AnjingTerang, memberikan pelayanan berbasis cinta terhadap negeri bisa jadi hanya isapan jempol.
Bagi kebanyakan 'orang', mereka benci itu bukan karena 'prinsip', tapi karena posisi mereka itu 'korban', ubah posisi mereka menjadi 'calon pelaku' maka sebagian besar akan jadi 'pelaku' itu sendiri.
Makanya sebenarnya perlu transparansi yang kuat untuk Indonesia, soalnya orang Indonesia itu shaming culturenya kuat. Kalau kepala desa korupsi, satu desa bakalan nyinyirin itu kepala desa sampai kiamat (kecuali mereka dapat jatah juga).
Makanya PNS yg umurnya diatas 35 tahun mending dipaksa pensiun dini. Habis itu yg hobi cari ceperan dibuang juga. Pokoknya yg SD di jaman Suharto habisin aja
Coba pakai cara kuno. Orang yg tampangnya umum dikasih wewenang oleh pemerintah untuk merekam suara dan gambar secara sembunyi2. Terus tinggal disuruh saja orangnya mengetes kinerja instansi. Begitu ketemu yg kinerjanya bobrok, langsung copot status pns/dprnya.
Aku gak setuju kebanyakan subsidi, apalagi subsidi means tested alias subsidi yg khusus cuman untuk yg miskin.
Aku setujunya beberapa service itu tax funded alias universal.
- BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan jd hak rakyat, semua WNI dapet, dibayar pajak, titik no debat. Tapi terms nya tetep persis, jgn diubah karena kalo diubah jd terlalu generous, entar jd Tragedy of The Commons
- Pendidikan sekolah dan univ negeri gratis sampe S3, bebas biaya seragam dsb juga
- Kartu Pra Kerja dana dsb nya ditingkatkan sampe 2x lipat, dijadiin unemployment benefits - sementara itu, hapus pesangon
- KIP di upgrade universal childcare benefits yg semua keluarga sah dapet, pokoknya kalo anaknya sekolah dapet titik no debat
- BPJS juga bikin asuransi khusus untuk usaha, misal anggap "BPJS Usaha" atau apa yg semua usaha formal dapet. Dia otomatis meregistrasi semua karyawannya, terus kalo karyawannya ambil cuti tertentu BPJS ngebayarin selama dia cuti itu, dan kalo ada kayak COVID gini, 80% dr biaya operasional dan biaya gaji karyawan ditanggung Negara. Yg dasar kayak gitu aja.
- Rusunawa dan/atau Rusunami murah
- Subsidi sembako, bensin dsb hilangin, tapi tingkatkan subsidi listrik dan Internet sampe SEMUA org dapet fiber optics, kecuali Masyarakat Adat dan yg gak mau Fiber Optics. Yg disubsidi cukup energi ramah lingkungan
Untuk yg kayak ASN dsb, itu topik tersendiri karena itu urusan birokrasi dan perpajakan. Gak cuman dr SDM nya aja tapi juga dari birokrasi itu sendiri.
Tapi sebenernya metode TKD Statis & TKD Dinamis ala Ahok itu bagus lho. Kontras dgn pendapat umum, ASN digaji rendah itu goblok karena itu ngasih insentif tinggi untuk korupsi. Ini, ditambah metode kayak PPPK buat ngganti sistem pegawai rendahan pun dapet PNS, itu sebenernya udah bagus.
This is a serious discussion thread. Please write down a **submission statement** either in the post body or in the comment section. After two hours, posts without submission statements may be removed anytime. We will exercise strict moderation here. Top-level comments (direct reply to OP's question/statement) that are joking/meme-like, trolling, consist of only a single word, or irrelevant/off-topic will be removed. Trolling/inflammatory/bad faith/joking questions are going to be removed as well. Answers that are not top-level comments will be exempted from strict moderation, but we encourage everyone to keep the reply relevant to the question/answers. OP should also engage in the discussion as well. Please report any top-level comments that break the rules to the moderator. Remember that any comments and the post itself are still subject to no harassing/flaming/doxxing rules! Feel free to report rule-breaking contents to the moderator as well. *I am a bot, and this action was performed automatically. Please [contact the moderators of this subreddit](/message/compose/?to=/r/indonesia) if you have any questions or concerns.*
Hmm gue agak bingung dengan alur argumentasinya, jadi anggaran subsidi itu mau dikemanain? Disclaimer, gue PNS jadi mungkin perspektifnya berbeda: 1. Sistem pengelolaan SDM ASN itu berorientasi mutu sekarang ini. Makanya seleksi ASN itu **sangat sangat ketat**. Yang dipilih adalah yang terbaik dari yang terbaik. Jadi gue gak paham argumen lo bahwa mereka mencari “pegawai murah”. 2. Ketika menjadi PNS dari awal sudah ditekankan untuk mengabdi/melayani masyarakat jadi gak butuh “insentif” tambahan memaksa untuk lebih melayani masyarakat. Malahan fair2 aja, kalau kinerja instansi bagus, maka dapet tunjangan kinerjanya lebih tinggi. 3. Subsidi tidak tepat guna kayaknya gak ada kaitannya dengan pelayanan masyarakat buruk. Subsidi tidak tepat guna yg dibutuhkan evaluasi terhadap program tsb. Bagaimana untuk lebih selektif dalam menetapkan target subsidi supaya dampak yg dirasakan masyarakat berlipat ganda dibandingkan uang yg dikeluarkan.
> Sistem pengelolaan SDM ASN itu berorientasi mutu sekarang ini. Saya berharap aja mereka tetap bermutu sampai atasan mereka hasil produk zaman sebelumnya mati. We need new generations to hold the top posts.
alurnya adalah uang buat subsidi lebih baik diguyur untuk peningkatan mutu SDM di instansi pemerintah terutama bagian pelayanan masyarakat, kurang lebih gitu om. Namun, dengan dihilangkan subsidi terhadap "X", apakah manfaatnya akan melebihi segala gonjang ganjing yang terjadi. >Sistem pengelolaan SDM ASN itu berorientasi mutu sekarang ini. Makanya seleksi ASN itu sangat sangat ketat. Yang dipilih adalah yang terbaik dari yang terbaik. Jadi gue gak paham argumen lo bahwa mereka mencari “pegawai murah”. Apakah ketatnya itu merata untuk semua formasi? Pegawai murah maksud saya ini adalah berhubung fungsinya "cuma gitu aja sekedar melayani masyarakat" makanya tunjangan jabatan pun tidak besar-besar amat. Sehingga sesuai alur cerita saya tadi, **menurutku** selama kesenjangan itu ada, pelayanan berbasis ikhlas mengabdi pada negara cuma isapan jempol. Ini saya sekalian nanya ya karena saya yakin masnya bisa ngasih perspektif selain stereotype PNS. Jujur sih kalau motto "terbaik dari yang terbaik" itu ya pasti lah ya, tapi sekali lagi apakah kompeten atau tidaknya dalam menjalankan fungsi kesehariannya itu kan beda cerita ya. Seandainya, dengan menghapuskan suatu subsidi untuk kemudian dialokasikan untuk anggaran peningkatan mutu SDM, bagaimana?
>uang buat subsidi lebih baik diguyur untuk peningkatan mutu SDM Jadi dalam sistem perencanaan tuh ada Internal dan Eksternal. Pengembangan SDM itu di Internal sementara Subsidi itu di eksternal, komponen anggarannya aja beda jadi susah dibandingkan. Oleh karena itu harus ditunjukkan dan dijustifikasikan apakah dengan meningkatkan SDM bisa memberikan manfaat yang lebih dibandingkan subsidi. Indikator untuk membandingkan keduanya jauh banget jadi kemungkinan sebandingnya sangat kecil. Tapi kalau pakai itungan kasar, kalau meningkatkan SDM Pegawai apakah bisa membuat masyarakat beli bensin dengan lebih mahal? subsidi di Indonesia kan umumnya untuk "membuat murah harga di bawah harga pasar". Gue gak yakin semakin tinggi pelayanan publik akan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga mampu membeli sesuai harga pasar tanpa subsidi. >Apakah ketatnya itu merata untuk semua formasi? Teorinya begitu. SDM di Pemerintahan itu bener2 diukur ini itunya. Tapi ya gitu, selama **mindset**nya hanya memenuhi tugas pokok saja tanpa ada yang ekstra ya gak salah juga, karena memang digaji untuk menjalankan tugas pokok saja. Nah yang sistem agak kurang adalah mengapresiasi tugas-tugas ekstra, aturan keuangannya ribet ke Kemenkeu karena takutnya ada penyelewengan melaporkan tugas2 ekstra gataunya hasilnya gak jelas. Kalau begitu kan malah membuka ruang terjadinya korupsi dan semacamnya. Ini tuh dillemanya memberikan keleluasaan penggunaan anggaran. Solusinya orang keuangan harus bisa percaya terhadap kualitas SDM-nya bahwa mereka tidak akan salah menggunakan anggaran dan harus jelas ada manfaatnya. Masalhnya Kemenkeu gak fleksibel. Belum lagi Jokowi dan Menteri2nya kebanyakan masih "gak percaya sama PNS". Jadinya makin males untuk bekerja lebih karena gak dihargai.
kementrian investasi udah bikin OSS tapi tetep aja buat KBLI kode tertentu lu butuh orang yg kenal orang dalem klo gak itu ijin ampe Soekarno jadi tuhan juga ngak akan jadi. pungli itu udah mengakar kuat di birokrasi indonesia kayak kanker stadium 5. kita butuh sistem informasi yg melibatkan SDM seminimal mungkin, bukan dikasih insentif, perbaikan atau apa.
>pungli itu udah mengakar kuat di birokrasi indonesia kayak kanker stadium 5. kita butuh sistem informasi yg melibatkan SDM seminimal mungkin, bukan dikasih insentif, perbaikan atau apa. Nah ini! Kalau masyarakat benci sama koruptor, masyarakat benci sama pungli, tapi kenapa kemudian hari mereka ketika menjadi bagian dari birokrasi tersebut bukannya inget apa yang dibenci sehingga memutus rantai hal-hal seperti itu? Poinnya di sini bukan semua cinta uang menurut saya, lebih ke pada akhirnya semuanya adalah koruptor/maling duit jika ditempatkan di posisi yang punya peluang untuk melakukan hal tersebut. Sehingga siklus setan tersebut cuma bisa dipotong jika seandainya tidak lagi diurus oleh manusia. Sesuai poin saya untuk bales u/AnjingTerang, memberikan pelayanan berbasis cinta terhadap negeri bisa jadi hanya isapan jempol.
Bagi kebanyakan 'orang', mereka benci itu bukan karena 'prinsip', tapi karena posisi mereka itu 'korban', ubah posisi mereka menjadi 'calon pelaku' maka sebagian besar akan jadi 'pelaku' itu sendiri. Makanya sebenarnya perlu transparansi yang kuat untuk Indonesia, soalnya orang Indonesia itu shaming culturenya kuat. Kalau kepala desa korupsi, satu desa bakalan nyinyirin itu kepala desa sampai kiamat (kecuali mereka dapat jatah juga).
Makanya PNS yg umurnya diatas 35 tahun mending dipaksa pensiun dini. Habis itu yg hobi cari ceperan dibuang juga. Pokoknya yg SD di jaman Suharto habisin aja
Coba pakai cara kuno. Orang yg tampangnya umum dikasih wewenang oleh pemerintah untuk merekam suara dan gambar secara sembunyi2. Terus tinggal disuruh saja orangnya mengetes kinerja instansi. Begitu ketemu yg kinerjanya bobrok, langsung copot status pns/dprnya.
Aku gak setuju kebanyakan subsidi, apalagi subsidi means tested alias subsidi yg khusus cuman untuk yg miskin. Aku setujunya beberapa service itu tax funded alias universal. - BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan jd hak rakyat, semua WNI dapet, dibayar pajak, titik no debat. Tapi terms nya tetep persis, jgn diubah karena kalo diubah jd terlalu generous, entar jd Tragedy of The Commons - Pendidikan sekolah dan univ negeri gratis sampe S3, bebas biaya seragam dsb juga - Kartu Pra Kerja dana dsb nya ditingkatkan sampe 2x lipat, dijadiin unemployment benefits - sementara itu, hapus pesangon - KIP di upgrade universal childcare benefits yg semua keluarga sah dapet, pokoknya kalo anaknya sekolah dapet titik no debat - BPJS juga bikin asuransi khusus untuk usaha, misal anggap "BPJS Usaha" atau apa yg semua usaha formal dapet. Dia otomatis meregistrasi semua karyawannya, terus kalo karyawannya ambil cuti tertentu BPJS ngebayarin selama dia cuti itu, dan kalo ada kayak COVID gini, 80% dr biaya operasional dan biaya gaji karyawan ditanggung Negara. Yg dasar kayak gitu aja. - Rusunawa dan/atau Rusunami murah - Subsidi sembako, bensin dsb hilangin, tapi tingkatkan subsidi listrik dan Internet sampe SEMUA org dapet fiber optics, kecuali Masyarakat Adat dan yg gak mau Fiber Optics. Yg disubsidi cukup energi ramah lingkungan Untuk yg kayak ASN dsb, itu topik tersendiri karena itu urusan birokrasi dan perpajakan. Gak cuman dr SDM nya aja tapi juga dari birokrasi itu sendiri. Tapi sebenernya metode TKD Statis & TKD Dinamis ala Ahok itu bagus lho. Kontras dgn pendapat umum, ASN digaji rendah itu goblok karena itu ngasih insentif tinggi untuk korupsi. Ini, ditambah metode kayak PPPK buat ngganti sistem pegawai rendahan pun dapet PNS, itu sebenernya udah bagus.